Bang Yos, demikian ia disapa harus duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Negeri Semarang untuk mempertanggungjawabkan acara tersebut. Jika terbukti, dia terancam bui.
Ancaman itu hampir pasti menyusul penolakan eksepsi yang disampaikan Sutiyoso melalui Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Semarang hari ini.
Menurut Ketua Majelis Hakim, Fathul Bahri, keberatan yang diajukan penasihat hukum Sutiyoso terkait kesalahan penulisan titel tidak bisa dijadikan pertimbangan.
Keberatan lain yaitu waktu penyerahan berkas dari penyidik ke penuntut umum hingga pengadilan juga tidak menjadi masalah karena sudah sesuai aturan.
Dalam eksepsinya penasihat hukum Sutiyoso, Mustafa Kamal Singadirata, mempersoalkan berkas perkara yang dinilai melewati batas waktu.
Dijelaskan, UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu, untuk kasus lexspesialis, batas waktu penyerahan berkas hanya lima hari dari penuntut umum kepada pengadilan. Dia juga mempersoalkan penulisan gelar dan tahun kelahiran Sutiyoso yang dinilai tidak cermat. Sutiyoso lahir 6 Desember 1945, namun dalam dakwaan Jaksa, menulis 6 Desember 1954.
Menurut majelis hakim, eksepsi yang disampaikan penasihat hukum Mustafa, tidak bisa dijadikan pertimbangan. Selain itu keberatan lain yaitu waktu penyerahan berkas dari penyidik ke penuntut umum hingga pengadilan juga tidak menjadi masalah karena sudah sesuai aturan.
Kepada wartawan, Sutiyoso mengaku masih bingung dengan peraturan kampanye. "Saya hanya menggelar acara halal bihalal dikampung saya, dan bukan kampanye. Makanya saya bingung mana yang dilanggar. Apakah Iklan TV itu serta baliho- baliho yang anda lihat, melanggar atau tidak," tandasnya.
Sutiyoso yang merupakan salah satu calon presiden pada Pemilu 2014, dinilai melakukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di lapangan Sabrangan, Gunungpati Semarang 1 September 2013. Tempat tersebut adalah kampung halaman Sutyoso.
Dalam orasinya di hadapan pendukungnya, Sutyoso mengajak pendukungnya untuk mencoblos PKPI pada tanggal 9 September 2014 serta memilihnya sebagai calon Presiden. Ajakan ini berbuntut.
Mantan Pangdam Jaya ini dijerat dengan Pasal 276 UU nomor 5 tahun 12 Jo Pasal 83 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pasal tersebut adalah pidana maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal 12 juta.